Pemkot Palembang Bangun 2.599 Unit Rumah Murah Tipe 36

PALEMBANG -Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang saat ini tengah mengupayakan pembangunan 2.599 unit rumah murah tipe 36 bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pekerja di sektor informal seperti buruh, pedagang dan lainnya.

Rumah tersebut dibangun di beberapa kawasan, antara lain di Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kertapati, Gandus, Alang-alang Lebar, Sematang Borang, dan Kalidoni, dengan harga jual berkisar Rp 50 juta.

“Saat ini sudah dalam proses atau tahap pembangunan. Mudah-mudahan tahun 2013 akhir semua sudah selesai, meskipun Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI sendiri menargetkan 2014. Insya Allah kita kejar,” ujar Walikota Palembang H Eddy Santana Putra saat dibincangi Sripoku.com usai menggelar acara halal bihalal di halaman kantor Pemkot Palembang di Jl Merdeka, Kamis (23/8).

Eddy mengatakan, merealisasikan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini, menjadi salah satu impian yang ingin dicapainya selama menjabat sebagai walikota.

Di sisa 11 bulan masa jabatannya setelah dua periode memimpin Palembang, ia ingin menyaksikan masyarakat sudah menempati rumah dimaksud.

Mengenai sistem pembiayaan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Pemkot Palembang telah menunjuk PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) sebagai lembaga penjamin kepada pihak bank.“Rumah ini nantinya lebih murah dibanding rumah pada umumnya. Harganya bisa menjadi sekitar Rp 50 juta–Rp 60 juta per unit,” jelasnya.

Penjaga Pintu Air Diberi Ponsel

Walikota Palembang, Eddy Santana Putra, menegaskan penanganan banjir Palembang dilakukan sejak delapan tahun lalu. Kalaupun saat ini masih terjadi karena Palembang dulunya kota rawa berdataran rendah.

Banjir Di Depan Kantor Gubernur Sumsel

“Janganlah kita saling menyalahkan. Bukan sebulan dua bulan kami tangani banjir, tapi hampir delapan tahun. Bahkan sekarang ada tiga tim ahli penanganan banjir yang saya datangkan langsung dari Belanda,” kata Eddy, Kamis (12/4).

Diakui ada tiga persoalan pokok yang wajib diketahui, yakni penangangan sampah, pengelolaan saluran drainase hingga pembuatan perda rawa. Pihaknya pun sedang menggalakkan program kali bersih hingga gotong royong tingkat RT/RW. Semua langkah dilakukan untuk penanganan banjir.

“Makanya saya sudah tugaskan agar penjaga pintu air diberikan ponsel. Saya jatah uang pulsa Rp 200 ribu per bulan agar apa pun yang terjadi di lapangan segera diberitahu, sampah menumpuk. Begitu pun saat hujan sehingga komunikasi dan pemantauan kondisi pompa bisa diupdate terus,” tutur dia.

Eddy mengungkapkan itu di hadapan anggota DPD RI yang berkunjung ke ruang Parameswara Pemkot Palembang. Sebelumnya Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, minta Pemkot Palembang untuk menyelesaikan masalah banjir di Palembang, terutama di sekitaran kantor gubernur.

Tanggapan Eddy bernada lugas dan tegas. Sorot mata tajam dengan ucapan yang lantang. Eddy menyebut persoalan banjir di Palembang tidak terlalu mengkhawatirkan. Belum pernah ada korban banjir hingga harus mengungsi sana-sini. Semua masih dalam batas normal.

“Hujan datang, lalu banjir, paling 10-15 menit usai hujan sudah kering. Ini kan satu kemajuan dibanding Palembang tempo dulu. Di seputaran kantor gubernur bahkan kami siagakan dua pompa penyedot air, bayangkan itu,” ucap Eddy.

Dia merinci untuk pembangunan satu pompa butuh investasi tinggi, berkisar Rp 30 miliar. “Dan ini kita punya enam pompa, semua dana diambil dari kantong APBD. Tidak merepotkan atau mengiba-iba bantuan pihak lain. Giliran bagusnya saja provinsi yang mengakui, tapi Palembang hanya kebagian jelek-jeleknya saja. Itu yang tidak saya suka,” kata Eddy.

Sumber : Sripoku.com